Komentar
Kegiatan akan berlangsung selama 3.hari, yakni tanggal 20-22 Februari 2019.
Rakornas dibuka oleh Mendagri Tjahyo Kumolo di Gedung Dome Balikpapan. Mendagri dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu genda nasional saat ini adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekda memiliki tugas untuk mewujudkan agenda tersebut.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan bahwa Sekda mempunyai peran yang sangat vital dan strategis dalam membantu Kepala Daerah dalam merumuskan visi misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, meliputi DPRD, FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, akademisi, pers serta ormas.
Begitu pentingnya reformasi birokrasi, Tjahyo Kumolo menekankan agar 8 area reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian untuk dibenahi dan dikelola dengan baik, agar birokrasi kelas dunia dapat terwujud dengan menciptakan ASN handal, meningkatkan pelayanan publik, prinsip transparan dan akuntabel, serta menerapkan teknologi dalam tatakelola pemerintahan.
Sekda juga diminta untuk membantu sosialisasi agar pada Pemilu legislatif, DPD, dan Pilpres dapat tercapai tingkat partipasi masyarakat yang tinggi.
Selain itu, Sekda diminta untuk membantu mencegah racun-racun demokrasi, yakni politik uang, ujaran kebencian, isu SARA dan hal-hal lain yang dapat menggangu proses demokrasi.
Pada akhir sambutannya, Mendagri berpesan agar daerah dapat mengatasi masalah sosial berupa kematian ibu dan anak, stunting, kemiskinan, minimnya sanitasi, kurang air bersih, dan lingkungan kumuh.
Rakornas implementasi birokrasi dan rakernas Forsesdasi tahun ini dihadiri oleh Sekda provinsi/kota/kabupaten se-Indonesia, Sekwan, Inspektur, Kepala Biro dan Kabag Organisasi se-Indonesia yang berjumlah lebih kurang 3 ribu peserta.
Tema yang diusung adalah "percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tatakelola pemerintahan kelas dunia 2025 melalui inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi" dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB, KASN, dan KPK.(F.02)