Komentar
Kabupaten Bima, Fajar Media Bima.com,- Pemkab Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. LHP diserahkan Kepala BPK Perwakilan NTB, Herry Purwanto kepada Bupati Bima, melalui Video Converence, di Aula Sidang Utama Kantor Bupati Bima, Jumat 29 Mei 2020.
Selain Kabupaten Bima, dua Kabupaten lainnya yang mendapat WTP adalah Kabupaten Dompu dan Lombok Tengah juga diserahkan melalui Vidcon.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, M Chandra Kusuma AP, mengatakan bahwa WTP tahun anggaran 2019 ini melengkapi Lima tahun berturut-turut Pemkab Bima berhasil meraih opini WTP.
Bupati Umi Dinda, kata Kabag Prokom, menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih, tentunya hal ini menjadi penyemangat bagi jajaran pemkab. Bima untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang . WTP yang diraih ini juga menjadi khabar bahagia bagi jajaran pemkab bima yang hingga kini masih serius menghadapi Pandemi Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan Tim Pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih dua tahap. Bupati meminta, dengan catatan yang diberikan, semua bawahan dapat terus memperbaiki sistem keuangan yang baru, terus belajar dan tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki . WTP yang diraih semoga dapat dipertahankan, karena tentunya mempertahankan jauh lebih sulit dibanding meraih prestasi. ‘’Semoga Kabupaten Bima dapat terus mempertahankan WTP ini,’’ujar Bupati dalam sambutnya, dihadapan Kepala BPK Perwakilan NTB, Bupati Dompu dan Bupati Lombok Tengah Via Video Conference.
Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada BPK RI Perwakilan NTB dan seluruh tim pemeriksa, apabila selama pemeriksaan di Kabupaten Bima, dalam penyajian data dan berkomunikasi tersua hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya berbagai catatan yang diberikan akan diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada.
Terkait pelaksanaan APBD tahun 2020, Bupati Bima mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Bima bahwa dalam situasi menghadapi Pandemi Corona, diharapkan seluruh pimpinan OPD dapat mengelola anggaran dengan baik agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB Herry Purwanto, mengatakan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 yang dikirim kepada pihaknya, dari Kabupaten Bima, Dompu dan Lombok Tengah, telah dilaksanakan dan sudah dalam bentuk LHP. Penyerahan LHP melalui Vidio Converence sudah jamak dilakukan dibeberapa tempat. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
BPK kata Herry, telah melakukan beberapa hal sesuai dengan tupoksinya. Dan LHP tersebut, setelah diterima bisa ditindaklanjuti sesuai dengan catatan yang diberikan. Diharapkan akan dapat memperbaiki kondisi di masing-masing daerah.
‘’Hasil pemeriksaan terhadap tiga Kabupaten itu, maka diperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),’’ujar Herry.
Dalam catatan BPK, bahwa tiga Kabupaten telah mempraktekkan pengelolaan keuangan dengan baik. Namun demikian tetap dikelola dengan baik sesuai rekomendasi yang disampaikan. Herry mengaku, sebelum penyerahan LHP pada tiga Kabupaten, pihaknya terlebih dahulu melalukan action plan, agar tidak terjadi fitnah. ‘’Alhamdulilah, daerah sudah melengkapinya,’’akunya. (F.05)