Kepala SKB Harus Paham Mengelolah

(Humas SKB Kobi, Abdul Haris.)

Kota Fajar Media Bima.Com,- Humas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bima Drs. Abdul Haris meminta pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima agar menempatkan Kepala SKB Kota Bima yang paham mengelolah  tentang apa itu SKB.

“Demi kemajuan SKB kepala daerah (Walikota Bima, red) harus menyeleksi secara khusus siapa saja calon kepala SKB yang layak, dan mereka calon kepala SKB harus bisa memprosetasekan tentang visi dan misinya, strategi, pengembangan serta pemberdayaan bagi SKB kedepannya,”, ujar Humas SKB  Abdul Haris pada wartawan ini Jum’at (27/12/2019) disalah satu PKBM di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima.

(Contoh salah satu sertivikat tuk buka  usaha baru atau di dipakai ketika TKI/TKW).

Menurut, Abdul Haris selama ini penempatan kepala SKB selama ini hanya mengendepankan faktor kedekatan saja. Malah tidak sesuai mekanisme berlaku, sementara SKB merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat karena indikatornya SKB mengadakan pelatihan dan khursus. Selain itu, SKB bisa mendapatkan bantuan dari luar negeri dan bukan hanya dalam negeri, sehingga SKB dapat menjemput bantuan dari luar negeri tentunya.

Terkait pelatihan dan khursus di SKB, kata Abdul Haris. Seharusnya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di Kota Bima dapat melakukan kerjasama dengan SKB Kota Bima. Pasalnya, para TKI dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dikirim selama ini tanpa keterampilan dan skiil, sehingga dinegara tujuan tidak menerima TKI/TKW dimaksud.

“Di SKB sudah banyak melakukan pelatihan dan khursus, dan bagi warga yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan sertivikat dan dinyatakan lulus sudah mengikuti pelatihan dan khursus di SKB,” terangnya.

Mantan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) ini, menekankan kepala SKB yang akan datang harus diseleksi dan diuji agar tidak diragukan lagi kemampuannya. Saat ini jumlah siswa di SKB Kota Bima baik di Paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA) sebanyak 168 sisda dan siswa kursus sebanyak 200 lebih siswa.

 “Calon kepala SKB tidak harus dari jebolan guru pamong, birokrasi fungsional maupun struktural. Akan tetapi mampu dan cakap memimpin SKB agar lebih maju dan berdaya saing,” singkatnya. (F.02)