Komentar |
| (Bupati Bima, Hj.Indah Damayanti Putri,SE, Saat Memimpin Rapat diAula Kantor Rapat Pagi Ini.) |
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, kepala DP3AP2KB beserta jajaranmya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima serta peserta dialog.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M Sc dalam pengantar bahwa, kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka membahas terkait dengan verifikasi Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak.
Hal ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Bima yang termuat dalam RPJMD tahun 2010-2021 yaitu dari sisi handal dalam rangka membangun Kabupaten Bima kearah yang lebih baik lagi.
Dengan dilaksanakan verifikasi Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak ini nantinya merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Komitmen ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) dan operasional pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Bupati Bima mengatakan bahwa, Dengan adanya verifikasi ini kedepanya Kabupaten Bima dapat dijadikan dan mendapatkan predikat sebagai daerah Kabupaten layak anak yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Oleh karena itu tujuan akhir ini tersirat pada perlindungan anak menjadi salah satu urusannya wajib yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Kabupaten maupun Kota akan semakin terwujud.
Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen dan bimbingan secara teratur, terorganisir dan terjadwal.
Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini kedepanya program Kabupaten Layak Anak merupakan komitmen dari pemerintah daerah bagaimana melibatkan dan menempatkan anak di dalam pembangunan.
Hal yang sama disampaikan ketua tim bapak Marwan Sandari bahwa saat ini Kabupaten Bima berkomitmen untuk menuju Kabupaten Layak Anak, hal ini ditujukan dalam bentuk dukungan dari seluruh stakeholder yang ada seperti Dinas Pendidikan, dinas kesehatan hingga Dinas PUPR sebagai instansi yang mengkaji tentang infrastruktur dalam membangun Kabupaten yang benar - benar memberikan hak dari pada anak.
Dirinya menambahkan bahwa ada beberapa kriteria dalam penilaian Kabupaten /Kota Layak Anak diantaranya: mengukur pencapaian teregistrasi akta lahir anak, kegiatan aktivitas forum anak di daerah terkait bagaimana anak terlibat langsung.
Masalah pengasuhan anak di daerah utamanya terkait upaya penanggulangan nikah dini, progr kesehatan anak dimulai dari anak baru lahir hingga layanan kesehatan terhadap anak, kepastian keberlanjutan pendidikan anak serta sekolah yang ramah aman anak.(F.06)