PAD Kota Bima Tahun 2018 Mencapai 103, 69 Persen

Iklan Semua Halaman

.

PAD Kota Bima Tahun 2018 Mencapai 103, 69 Persen

Senin, 11 Februari 2019
(M.Natsir, M.Pd
Kepala Bidang
Penagihan dan Keberatan)
Kota Bima, Fajar Media Bima.Com,- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 Berhasil Meraih 103,69 Persen.
Dari capaian di atas penerimaan terbanyak berasal dari BPKAD dengan perolehan sebesar 34,037 Milyar atau 74 persen. Sisanya 11,906 Milyar atau 26 persen
diperoleh OPD lainnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima melalui Bidang Penagihan dan Keberatan, M.Natsir,M.Pd,  Menyatakan Senin (04/2) bahwa penerimaan di BPKAD tersebut bersumber dari pajak Daerah  Rp 15, 609 Milyar, Bagian laba atas penyertaan modal sebesar 1,6 milyar, dan LLPAD sebesar 15, 6 Miliar, dan sisanya dari pengelolaan Retribusi pemakaian kekayaan daearah.

Secara persentatif capaian OPD lain adalah sebagai berikut:
Dinas Kesehatan, 90.82 Persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 124.84 Porsen, Dinas Perumahan dan Pemukikan, 0 Porsen, Dinas Perhubungan, 33.44 Pirsen, Dinas Lingkungan Hidup, 35.81 Porsen, Dinas Komunikasi dan Informarika, 94.12 Persen, Dinas Koperasi dan Perindustrian, 56.01 Persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 40.10 Persen, Sekretariat Daerah, (Bagian Umum), 115.20 Porsen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 115.20 Porsen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 95.73 Porsen, Dinas Kelautan dan Perikanan, 99.49 Porsen.

Lebih lanjut dijelaskan, harapan kita kedepan akan dilakukan penertiban atas pengelolaan retribusi daerah, hingga jelas penanggung retribusinya, akuntabel tata kelolanya sehingga mengeliminir loss potensi.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) tentang tata cara memuat bagaimana teknik mendata, menetapkan, dan bagaimana tata penyetorannya. Sehingga di OPD akan mampu mendeteksi secara falid potensi PAD,  selain itu kedepan kita akan mendorong terciptanya modernisasi pengelolaan pendapatan penyusunan basis data yang terintegrasi antara OPD Pengelola pendapatan, penciptaan jejaring pelayanan yang lebih mudah dan transparan Tutup Natsir,(TIM)