Komentar
Julfikar,S.Pd dalam orsinya mengatakan, Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawali Tanggal (20/12/2018) lalu seharunya berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku tetapi bukan seperti yang diharapkan, Panitia Pilkades Desa Tawali diduga banyak melakukan Pelanggaran, Seperti adanya dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan pencoblosan.
Kata Julfikar, Kaitan dengan surat yang kami masukan beberapa hari yang lalu sebagai bukti keseriusan kami untuk melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilih kades tawali pada tanggal (20/12/2018) lalu.
Surat yang kami ajukan dari Calon No Urut satu (1) Ahmad Sayuti, No Urut (3) Julfikar S.Pd, dan No Urut (4) Muhdar suyuf, tidak pernah di gubris oleh Panitia. Oleh karena itu, kami masyarakat pendukung dan simpatisan Gabungan 3 Calon
akan menggugat panitia sampai ada keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab, Pada saat rapat bersama calon kepala desa beberapa waktu lalu sebelum Pelaksanaan pencoblosan, Rapat tersebut bersama panitia, dan BPD desa tawali. Dalam rapat tersebut sesuai dengan berita acara rapat. forum menyepakati bahwa masarakat tawali yang tinggal diluar daerah tawali selama enam bulan berturut - turut tidak boleh ikut mencoblos pada Pilkades Desa Tawali itu menjadi isi kesepakatan kami, sebab sebagian masyarakat yang diduga tersebut sudah memiliki data Keluarga di Desa ataupun kelurahan lain.
Terkait dengan Pemilih yang memberikan hak pilih di desa tawali, yang sebenarnya masarakat yang tidak berhak memberikan hak pilih seperti masrakat tawali yang tinggal di kota Bima dan kabupaten Dompu yang sudah tinggal bertahun tahun dan berkeluarga dikabupaten Dompu, kota Bima desa oi TUI dan desa ntoke. Oleh panitia memberika hak pilih untuk mencoblos dipilkades serentak desa tawali, ini kesalahan yang fatal dilakukan panitia, "Aneh tapi nyata".Ucap dalam orasinya.
Demikian pula dusampaikan oleh Syukurlah BSC, Salam orasinya depan kantor Camat Wera mengatakan, "Pilkades Tawali diduga penuh dengan kebohongan dalam arti pemalsuan dokumen, Berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan oleh pemilih, dari beberapa poin berkas Pemilih tersebut cacat Hukum, karena kami menduga foto kopi KK dan KTP disken oleh oknum tertentu".
Adanya aksi dari simpatisan dan pendukung calon Kades dari Urutan Ke- 1,3, dan 4 tersebut, Kusfi Ketua BPD Desa tawali menyatakan pada media ini (10/1/2019), Terkait dengan dokumen KK dan KTP, pemilih dibawah sendiri dihadapan meja panitia untuk dipanggil masuk ruang bilik suara, jadi yang tau persis palsu atau asli dokemen itu adalah Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) Kabupaten Bima. Jadi saya sebagai Ketua Badan Permusyauwaratan Desa (BPD) di Desa Tawali Kecamatan Wera sekaligus pengawas Pilkades diDesa yersebut, Itu Masyarakat Pemilih mencoblos dengan data yang mereka bawa sendiri dihadapan panitia. Jelasnya
Ketua panitia kades tawali Hariyanto S.Pd yang hubungi Via WasApnya (15/1/2019), Persoalan Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap itu adalah tugas Kepala - kepala dusun yg mendata mereka, artinya hasil data pemilih yang dilaporkan kami Validasikan dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan DPT yg sudah valid dengan jumlah pemilih sebanyak Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh (3450) Pemilih itu sudah kami gandakan dan dibagikan kepada 5 Calon Kades (Cakades) untuk mengecek, siapa yang belum terkafer atau sudah, dan sesuaikan juga dengan sisi umur, dan alamat tempat tinggal masyarakat pemilih yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Waktu itu cukup lama dan kami berikan untuk mengecek data pemilih tersebut, jadi semua itu sudah falid. Ungkap Hariyanto.(F4)