Kepala DLH Kota Bima Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Dorong Akselerasi Penanganan dari Hulu ke Hilir

Iklan Semua Halaman

.

Kepala DLH Kota Bima Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2026, Dorong Akselerasi Penanganan dari Hulu ke Hilir

Rabu, 25 Februari 2026

Foto Ist. 



JAKARTA 25 Februari 2026,- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah yang digelar di Jakarta pada 25–26 Februari 2026.


Rakornas yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah)” ini bertujuan mendorong akselerasi percepatan penyelesaian persoalan sampah secara masif dari hulu ke hilir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam penanganan darurat sampah di Indonesia, sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2026.


Dalam rakor tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari hulu. Upaya tersebut meliputi pengurangan sampah di sumber, pemilahan, serta optimalisasi daur ulang. Strategi ini dinilai mampu menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan.


Berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah Kota Bima tercatat sebesar 82,56 ton per hari. Dengan angka tersebut, Kota Bima termasuk dalam kategori daerah yang didorong untuk memperkuat penyelesaian sampah dari sumbernya melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan berbasis masyarakat.


Saat ini Kota Bima termasuk dalam daerah yang perlu pembinaan, dengan nilai kedua tertinggi di Provinsi NTB setelah Kota Mataram. Penilaian tersebut mencakup beberapa indikator utama, mulai dari aspek kelembagaan dan kebijakan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas, hingga capaian kinerja pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan TPA.


Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mendorong percepatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada penyelesaian dari hulu. (Tim)