Komentar |
| Foto Ist. |
BIMA,- DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Paripurna ke-9 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Bima terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Jumat (13/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP., didampingi Wakil Ketua II Murni Suciyanti dan Wakil Ketua III Nazaruddin, S.H., serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima.
Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Bima, Ady Mahyudi, didampingi Staf Ahli Bupati H. Fahrurahman, S.E., M.M., serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Bima menyampaikan bahwa penyampaian penjelasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari tahapan konstitusional dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi wujud kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Anggaran serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah bersama-sama merumuskan dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan penyusunan Ranperda APBD 2027.
Memasuki tahun 2027, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima periode 2025–2029, Bupati menyebut fase tersebut sebagai momentum akselerasi pencapaian target pembangunan daerah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, serta penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat, APBD 2027 dirancang menjadi instrumen stabilisasi sekaligus stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Empat Agenda Prioritas Pembangunan
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bima memfokuskan anggaran pada empat agenda prioritas pembangunan.
Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil serta integrasi layanan publik berbasis digital.
Kedua, pembangunan manusia unggul melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bima yang berkemajuan dan berdaya saing, khususnya pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan strategis yang inklusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
Keempat, penguatan kemandirian ekonomi lokal dengan mendorong sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan UMKM berbasis komoditas dan potensi unggulan daerah.
Untuk mendukung keempat agenda tersebut, pemerintah daerah menerapkan strategi penganggaran berbasis program prioritas yang berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penanganan stunting.
Strategi lainnya meliputi efisiensi belanja operasional, peningkatan efektivitas belanja modal yang produktif, serta penajaman skala prioritas agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendapatan RAPBD 2027 Rp2,045 Triliun
Dalam penjelasannya, Bupati memaparkan struktur RAPBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.045.006.171.315,47, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.044.006.171.315,47. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD.
Pendapatan daerah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp106,68 miliar atau 4,96 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp2,151 triliun. Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar 5,60 persen.
Secara terperinci, pendapatan daerah terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp228.783.298.815,47, yang bersumber dari pajak daerah Rp41,32 miliar, retribusi daerah Rp167,96 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,44 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp11,04 miliar.
Pendapatan Transfer sebesar Rp1.806.222.872.500,00, terdiri atas transfer pemerintah pusat Rp1.743.236.512.500,00 dan transfer antar daerah Rp62.986.360.000,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp10 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.044.006.171.315,47 atau turun Rp175,09 miliar (7,89 persen) dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,219 triliun.
Alokasi belanja tersebut terbagi dalam empat kelompok utama, yakni:
Belanja Operasi: Rp1.713.188.847.383,34, terdiri atas belanja pegawai Rp1.201.469.063.920,09, belanja barang dan jasa Rp506.406.938.335,25, belanja hibah Rp5.297.845.128,00, serta bantuan sosial Rp15 juta.
Belanja Modal: Rp127.971.934.466,93, meliputi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp56,48 miliar, gedung dan bangunan Rp51,98 miliar, peralatan dan mesin Rp19,23 miliar, aset tetap lainnya Rp255 juta, serta tanah Rp12 juta.
Belanja Tidak Terduga: Rp3,5 miliar.
Belanja Transfer: Rp199.345.389.465,20, terdiri atas bagi hasil Rp4,03 miliar dan bantuan keuangan Rp195,31 miliar.
Belanja Pegawai Masih 48,10 Persen
Dalam pidatonya, Bupati juga menyoroti pemenuhan alokasi belanja wajib daerah. Untuk belanja fungsi pendidikan, pemerintah daerah menganggarkan sebesar 36,70 persen.
Namun, alokasi belanja pegawai masih berada pada angka 48,10 persen, sehingga belum memenuhi ketentuan batas maksimal sebesar 30 persen.
Pemerintah daerah, kata Bupati, berkomitmen untuk terus melakukan penyesuaian pada tahun-tahun mendatang agar pemenuhan ketentuan belanja wajib dapat dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.
Menutup pidato pengantarnya, Bupati Bima menegaskan bahwa Ranperda APBD 2027 bukan sekadar susunan angka-angka rupiah, melainkan representasi komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima.
Ia berharap kemitraan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, sehingga pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, dan disahkan menjadi peraturan daerah tepat pada waktunya. (TIM)