Komentar |
| Kepala Bidang PNFI Jainudin, S.Pd, Saat Duduk Bersama Kepala (LPK) Nggusu Waru Ibu Nurintan H.Hamka. |
Kota Bima, Fajar Media Bima. Com, Soal adanya Dugaan Penyampaian Data rencana Kegiatan tahunan yang belum melaporkan ke dinas oleh pengelola Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) Ngggusu Waru, Nurintan H.Makka. hari ini Selasa (21/6/2022) telah mengklarifikasi langsung diruangan Bidang PNFI dalam Hal ini Jainudin, S.Pd.
Ketua (LPK) Ngggusu Waru, Nurintan H.Makka menyampaikan bahwa, rencana program tahun anggaran 2022 sekarang ini benar, dan rencana kami telah mengajukan proposal permohonan ke pemerintah pusat. Juga pengajuan tersebut belum ada realisasinya. Sekarang kita menunggu juga bantuan dimaksud kapan dicairkan. Katanya
Ia menjelaskan, Nanti ketika Anggaran masuk ke rekening Lembaga kami tetap bersurat secara resmi ke Dinas. Dan Dinas lah yang akan membuka kegiatan dimaksud. Jelas Ketua (LPK) Ngggusu Waru, Nurintan H.Makka,
Waktu yang sama disampaikan oleh Kepala Bidang (PNFI) Jainudin,S.Pd diruangan kerjanya menjelaskan, "Soal dana bantuan dari kementerian yang akan didapat oleh lembaga tersebut ke Dinas Dikpora Kota Bima Selasa 20 Juni 2022. Ternyata beralamat di jalan Ir. Sutami Kelurahan Rabadompu Kota Bima, dan kami sudah memanggil secara kedinasan, ternyata itu telah menyiapkan data peserta dengan gambaran bantuan sebesar Rp.110 juta untuk satu kali program. katanya
Zainudin menjelaskan, setelah pemberitaan beberapa media yang menyatakan dua lembaga tidak terdaftar di dinas Dikpora Kota Bima. Dan membuat pengelola yayasan langsung mendatangi pihaknya untuk berikan klarifikasi. “Ibu intan telah menemui Kita tadi pagi untuk memberikan klarifikasi soal bantuan yang diterima, dia telah menyatakan akan siap berkoordinasi soal pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaganya,”.
Program kursus yang diterima oleh LPK Nggusuwaru adalah kursus tenun, sesuai proposal yang mereka kirim ke pihak kementerian pendidikan, demikian juga dengan PKBM Tolomango di Kelurahan panggil yang akan mendapat bantuan Rp.75 juta untuk kursus pembuatan kue bagi peserta didik di lembaga tersebut. “Mereka menjalankan program selama enam bulan, yakni sejak bulan Juni sampai Desember tahun ini, setelah melaksanakan itu barulah mereka melaporkan kegiatan,".
Dirinya juga tak menepis jika kedua lembaga itu telah beroperasi beberapa tahun lalu, namun diakuinya tidak mendapat laporan terkait bantuan dari kementerian pendidikan kecuali pada tahun ini. “Kita juga telah melakukan pengecekan untuk aktivitasnya, tapi soal bantuan baru tahun ini kita dapatkan informasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid PNFI mengungkapkan dua lembaga, yakni PKBM Tolomango dan LPK Nggusuwaru tidak terdata di Dinas Dikpora Kota Bima, keduanya mendapat bantuan untuk pelatihan dari Kementerian bahkan alamat salah satunya simpang siur.
Dua lembaga itu bersama ratusan lembaga lain di seluruh Indonesia telah mendapat bantuan program pelatihan untuk peserta didik yang nilainya masing masing berbeda. “Mereka sudah menyatakan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan, dan sekarang tidak ada masalah,” akunya.
Saat ini pihaknya kata Zainudin, serius mengecek dan menverifikasi seluruh paud PKBM dan LPK yang beroperasi di Kota Bima, selama ini dugaan ada pengelolaan PKBM fiktif terus dilontarkan oleh sebagian masyarakat. “Untuk menghindari salah paham dan dugaan negatif itu Kita tertibkan semua, dan pengelola lembaga harus taat sesuai aturan,” tandasnya.(RED)