DPC Organda Kota Bima dengan Tegas Menolak Adanya Rencana Kenaikan Tarif Poto-tano-Kayangan

(Muhcsin) Ketua DPC Organda Kota Bima

Kota Bima, Fajar Media Bima.com,- Adanya Rencana kenaikan tarif penyeberangan Poto-tano-Kayangan oleh pemerintah Propinsi NTB, DPC Organda Kota Bima mewakili DPC Organda Se- pulau Sumbawa mengatakan, dengan sikap kami menolak Rencana kenaikan tarif tersebut, demikian disampaikan ketua DPC Organda Muchsin Hamed di siaran persnya di kantor sekertariat Organda kota bima, Senin (29/11/21).

Terkait menolakan tersebut karena kami berpikir dengan kondisi dan keadaan negara hari ini. Tentunya pemerintah harus berpikir juga adanya rencana kenaikan tarif tersebut, karena banyak sudut pandang yang kita pertimbangkan. 

Diakuinya, sekarang kita baru saja melewati musibah mendunia dalam hal ini Covid 19 sehingga banyak kendala di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu akibat dari dampak covid ini tidak hanya pada transportasi saja akan tetapi sasarannya semua elemen. 

Kenapa pemerintah begitu cepat mengambil langkah untuk perubahan tarif terhadap kapal penyeberangan tersebut.

Sekarang Pemerintah Provinsi NTB malah berencana naikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano-kayangan, "Kalau laut dinaikan, darat juga seharusnya diperhatikan, apalagi kebutuhan transportasi darat banyak kebutuhan operasional, onderdil, naik setiap tahun,".

kami juga berpikir dan punya pertimbangan kenapa menolak, tentunya juga akan membebani masyarakat luas, itu harus jadi pertimbangan gubernur sekarang. Karena semua tarif akan berubah, termasuk transportasi darat, ini tentunya akan membebani masyarakat.Akuinya

 Dikatannya pula, saol tarif ini memang ada informasi, pada tahun lalu sudah dinaikan, pun saat ini harga BBM belum ada kenaikan, kenapa tarif penyeberangan Feri Poto-tano-kayangan mau dinaikan.

Terlebih ditengah carut marutnya dunia usaha saat ini, kami sampai masih bisa maklumi dan tetap memberikan pelayanan pada masyarakat, walau sebenarnya jumlah penumpang menurut tak sebanding dengan biaya operasional.

Karena situasi kini mulai sedikit membaik, kami pengusaha coba bangkit ditengah keterpurukan ini, Jangan kemudian kami dibebani lagi dengan kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano-kayangan tentunya akan berdampak pada pembengkakan biaya operasional.Katanya

"Saya selaku ketua Organda dan mewakili pengusaha transportasi sangat sesalkan sikap Pemprov NTB, dan meminta mengevaluasi kembali rencananya," Muchsin.

Dirinya pun, mempertanyakan peran DPRD provinsi NTB atas rencana pemprov NTB. Tambah Muchsin, pihaknya juga akan bersurat pada kepala daerah dan DPRD Terkait rencana pemprov NTB menaikan tarif penyeberangan.

Kepala daerah dan DPRD bisa memfasilitasi Gubernur NTB untuk mempertimbangkan rencana kenaikan tarif penyeberangan Feri Poto-tano-kayangan "Kami minta pada pemprov NTB untuk mempertimbangkan kembali, momentumnya tidak tepat pada saat ini," tutup Muchsin.(TIM).