Komentar |
| (Pemuda desa tawali kecamatan Wera, saat melakukan Aksi Demonstrasi diHalaman Kantor Desa Tawali.) |
Pada tanggal 9/1/2020. Koordinator pemuda peduli Masarakat desa tawali (Al waras) menyampaikan dalam orasinya, Kami dari pemuda desa Tawali menuntut kejelasan tentang transparansi keuangan dana desa tahun 2019 oleh kepala desa dan perangkat desa. "Masarakat memita kejalasa itu", Ucap Alwaras
Menurutnya, "Problem yang ada didesa Tawali kami menduga banyak sekali menyimpan, harus dibuka secara transparan kepada semua Masarakat desa Tawali". Kami sampaikan ada beberapa tuntutan kami, karena jelas disitu, Undang-undang keterbukaan Informasi dan transparan pada publik, dan hari ini ada empat tututan terhadapn pemerintah desa Tawali, terkait dengan Laporan Pertanggung Jawaban, (LPJ) kegiatan MTQ tingkat desa Tawali yang tidak di buka dan dipublikasikan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Apa salahnya LPJ tersebut dibuka supaya pablik tau.
Seberapa beratnya LPJ tersebut sehingga tidak bisa dibuka pada publik, mengingaat desakan UUD 1945; pasal 28 E ayat 3, tentang kebebasan berserikat, dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. serta undang undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
Berangkat dari hal ini, kami dari pemuda peduli masarak Tawali kecamatan wera bermaksud untuk menyampaikan beberapa persoalan yang perlu diselesaikan secara transparan dan adil dan asas kebenaran dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tawali dan stekholder yang ada didesa .MTQ didesa Tawali merupakan kegiatan keagamaan yang harus diprogramkan oleh pemerintah desa 1x dalam satu tahun agar nilai nilai ke Islam tetap terjaga dan terawat baik oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara maupun Masarakatnya.
Oleh karena demikian pemerintah desa telah menganggarkan (30) juta untuk kegiatan musabakah Tilawatil Qur'an MTQ. Anggaran 30 juta tersebut ditambah oleh kepala desa Abdul Muis H.Amalik sebanyak 5, juta untuk melancarkan kegiatan MTQ tersebut.
Berangkat dari persoalan ini, kami atas nama pemuda peduli Masarakat Tawali Wera sudah pernah melakukan Audensi dengan pemerintah desa pada tanggal (21/12/2019) yang lalu, namun tidak ada yang menghasilkan kan keputusan ,kami merasa kecewa dengan sikap pemerintah desa yang tidak memberikan kejelasan terhadap kegiatan dana MTQ yang digunakan oleh panitia dan bendahara MTQ tingkat Desa Tawali kecamatan Wera Kabupten Bima NTB.
Keinginan kami tidak di indahkan sedangkan undang undang tentang informasi keterbukaan publik No : 14 tahun 2008 pasal 4 mengatakan, setiap orang berhak emper oleh informasi publik sesuai Dengan ketentuan undang-undang
,, Setiap orang berhak melihat mengetahui informasi publik, Pemuda peduli Masarakat Tawali (PPMT) Menuntut ada 4 persoalan.
1. Meminta tranparansi hasil kegiatan MTQ baik berupa kuwintsi maupun LPJ.
2. Kami dari pemuda peduli Masarakat Tawali mendesak segenap stekholder Didesa agar masalah sertifikat prona bisa diselesaikan secepat mungkin Dan ditentukan diktung waktunya dengan Cepat.
3. Meminta kejelasan tentang dana BUMDES, Yang beberapa bulan lalu sudah dibentuk Pengurus.
4. Kenapa pembangunan panggung lapanga belum diselesaikan secepatnya.
Dari empat tuntutan tersebut maka pemerintah belum satupun menemui masa akasi, Selanjutnya Masa aksi meminta secara paksa kepada aparat desa hususnya bendahara desa untuk memberikan jawaban terhadap lpj kegiatan MTQ beberapa bulan yang lalu.
Tetapi bendahara tidak mau keluar menemui masa aksi untuk memberikan jawaban terhadap permintaan kami sehingga aksi masa pemuda Tawali menerobos masuk ruangan kantor desa Tawali.
Tetapi berkat pak Kades Tawali Abdul Muis H. Amalik langsung keluar naik di atas mobil untuk berbicara dan menjawab tuntutan masa aksi dari pemuda peduli Masarakat Tawali Wera . Pak kades dalam memberikan pernyataan pada tanggal (9/1/2020) mengatakan terkait Lembagaa yang bisa mengambil (SPJ) adalah adalah. Bawasda, inspektorat dan BPK yang bisa minta (SPJ). Jelas Kades,
Dikatakannya pula, terkait dengan (4) tuntutan adik - adik ditas, kami akan kerjakan panggung yang belum selesai dibangut tersebut, insya allah akan dilakukan kerjakan dalam beberapa hari kedepan diselesaikan.
Juga kaitan dengan dana Bumdes, kami atas nama pemdes tawali, sudah menyranfer ke rekening Bumdes sebanyak Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), tinggal pengurus bumdes baru inilah yang akan menjalankan program ini.
Untuk masalah dana (MtQ), semuanya ditak ada yang ditutup tupi, semuanya kami memberikan se jelas-jelasnya. Juga soal sertifikat prona, kami akan selesaikan dan akan berkoordinasi dengan kepala pertanahan nasional, (BPN) Kabupaten Bima, agar hak-hak masyakat yang membutuhkan sertifikat prona terlayani dengan baik.
Dan mudah - mudahan juga pengurus bumdes baru menjalankan program yang direncanakan secara terbuka nantinya. Selanjutnya juga beberapa program lainya kedepan diharapkan berjalan pula sesuai rencana.Tutup Kades, (F.04)