Komentar |
| FOTO PESERTA SAAT PEMGUKUHAN |
Pencanangan kesekian kalinya dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH, bertempat di halaman kantor Lurah Lelamase.
Tema yang diusung adalah “Melalui Kampung Keluarga Berencana Kita Wujudkan Kota Bima yang Beriman Sejahtera dan Bermutu Menuju Generasi Emas”.
Hadir pula Ketua Penggerak PKK Kota Bima Hj. Ellya H. M. Lutfi beserta pengurus PKK Kota Bima, Anggota DPRD Kota Bima, beberapa pimpinan OPD lingkungan Pemerintah Kota Bima, Camat Rasanae Timur, Danposramil Rasanae Timur, Kapolsek Rasanae Timur yang diwakili oleh Kanit Binmas, Lurah Lelamase dan para pengurus Organisasi Kewanitaan se-Kota Bima serta masyarakat sekitar.
Ketua TP PKK Kota Bima mengatakan bahwa Program Kampung KB memiliki fungsi penting dalam kerangka pembangunan daerah. Karena Program Kampung KB bukan hanya berkutat dalam lingkup pengendalian jumlah penduduk. Namun Iebih dari itu, Kampung KB ini menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga.
“Program Kampung KB menjadi embrio dari terwujudnya Kota Layak Anak, seperti yang sama-sama kita cita-citakan”, kata Ketua TP PKK Kota Bima.
Ia juga menegaskan komitmen PKK untuk mendukung berbagai program BKKBN, apalagi program ini terkait erat dengan 10 Program Pokok PKK.
Seluruh kader PKK dihimbau untuk berkoordinasi dengan penyuluh lapangan KB untuk transfer ilmu karena kader PKK dapat membantu fungsi pembinaan ibu-ibu yang menyusui atau melahirkan di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Sekda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas koordinasi lintas instansi dan organisasi yang telah terjalin baik dalam menyukseskan program Kampung KB di Kota Bima.
Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi NTB yang terus mendampingi pencanangan Kampung KB di tiap kelurahan di wilayah Kota Bima.
Secara khusus Sekda pun mengapresiasi PKK yang berkomitmen mendukung program kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Program Kampung KB sebagai program nasional diharapkan mampu mempertajam fungsi semua stakeholders, baik unsur Pemerintah, non Pemerintah maupun masyarakat.
(F1.H)