Komentar |
| Peserta Sosialisasi BPJS |
Kota Bima Fajar Media Bima,- Program Kegiatan BPJS Cabang Bima Sosialisasitentang JKN-KIS di aula Gedung Seni Budaya. Kamis (08/11).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH., Turut Hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, Kepala Dinas kesehatan Kota Bima, Pihak Kejaksaan, dan diikuti oleh peserta sosialisasi sesuai undangan.
Selain itu Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Bima Drs. M. Jufri, M. Si., dalam sambutannya mwnyatakan, Kegiatan BPJS bekerjasama langsung dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sangat perlu dilaksanakan, "Kebijakan pemerintah tentang JKN dan BPJS perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat".
"Uktuk itu perlu dilakukan penyebarluaskan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya,".
Kegiatan sosialisasi ini jelas Kadis, "Diharapkan mampu menyampaikan informasi tentang JKN itu sendiri, Apa dan mengapa diperlukannya JKN serta mekanisme dan penyelenggaraan JKN itu sendiri'.
"Melaui sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha, baik pemberi kerja dan penerima akan memahami tentang JKN. Sehingga pada pelaksanaanya para pelaku usaha paham dan sadar akan hak dan kewajiban serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar," pungkasnya.
Kepala BPJS Cabang Bima Elly Widiayani dalam laporannya memaparkan mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"BPJS merupakan penyelenggara JKN-KIS yang ditunjuk oleh Presiden. Maka dari itu kami menyoalisasikan program ini," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH., dalam sambutan mengungkapkan, kegiatan sosialisasi yang digelar ini sangat penting dilaksanakan bagi kesehatan.
"Ada 9 program prioritas 100 hari kerja pada kepemimpinan kami. Salah satunya adalah kesehatan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, bidang kesehatan ini masuk dalan program prioritas. Sehingga pada tahun 2019 mendatang tidak ada lagi masyarakat Kota Bima yang tidak memiliki kartu BPJS.
Feri mengaku, kartu BPJS tidak semua menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena ada BPJS mandiri yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan diatas rata-rata.
"Selain itu juga merupakan tanggungjawab BUMN, BUMD dan sektor swasta. Oleh karena itu, sisa dari BPJS Mandiri dan tanggungan BUMN, BUMD dan sektor swasta akan menjadi tanggungjawab pemerintah," katanya.
Di Kota Bima sambungnya, sudah 70 lebih persen yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara sisanya menjadi PR pemerintah kedepan.
"Tahun 2019 kita targetkan sudah mencapai angka 100 persen," terangnya.
Hal itu, harus ada kebersamaan semua pihak. Pemerintah mau mendaftarkan masyarakat miskin, juga masyarakat yang berpenghasilan diatas rata-rata mendaftarkan diri sebagai BPJS mandiri.
"Begitu pun pihak swasta agar sadar mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS," pungkasnya.(F.1)