Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, para bupati dan wali kota se-NTB, serta perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga membahas penguatan langkah-langkah pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sejumlah isu strategis menjadi agenda pembahasan dalam rapat, di antaranya percepatan penanganan sampah, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penguatan kebijakan pengurangan sampah dari sumber, serta pengembangan kolaborasi antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.
Menurutnya, persoalan sampah dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, komunitas, maupun partisipasi aktif masyarakat.
"Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan komitmen antardaerah semakin kuat dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Bima siap memperkuat kolaborasi dan terus mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah demi mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," ujar Wali Kota.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam rapat koordinasi ini diharapkan semakin mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pelaksanaan program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pelestarian lingkungan hidup dapat berlangsung lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Tim)

Komentar