Komentar |
| Foto Ist. |
BIMA,- 27 Juli 2026, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menyayangkan ketidakhadiran Manager Pertamina Bima, Horasan Pandiangan, dalam audiensi yang dijadwalkan pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 10.00 WITA di Kantor Pertamina Bima.
Audiensi tersebut sedianya membahas persoalan kelangkaan gas 3 kg bersubsidi, dugaan praktik penimbunan, serta lonjakan harga di tingkat masyarakat yang belakangan meresahkan warga Bima.
Adhar, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Cabang Bima menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan.
Dalam surat itu, HMI Cabang Bima secara eksplisit menyampaikan maksud dan tujuan audiensi, yakni mendesak klarifikasi dan langkah konkret dari pihak Pertamina terkait tiga isu utama: kelangkaan gas subsidi, indikasi penimbunan oleh oknum tertentu, dan melonjaknya harga gas di pasaran.
“Setelah kami melakukan field research, kami menemukan sederetan fakta bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg di kota dan kabupaten Bima ternyata tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kuota pasokan dari PT. Pertamina, melainkan turut pula dipicu oleh kendala rantai distribusi, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, indikasi adanya mismatch antara alokasi dan kebutuhan riil, dugaan migrasi konsumen non-sasaran seperti usaha skala menengah dan ASN yang turut mengonsumsi barang subsidi gas LPG 3 kg, serta maraknya praktik spekulasi atau penimbunanan di tingkat pengecer,” Ujar Adhar, Ketua Bidang SDM HMI Cabang Bima.
“Lebih-lebih pengurangan jatah Kuota LPG 3 kg tahun 2026 di kota Bima dari yang semulanya pada 2025 sejumlah 4.082 MT menjadi 3.555 MT. Artinya ada 12,9% kuota yang dipangkas oleh Pertamina di Kota Bima.
Begitu pula di Kabupaten Bima, yang semulanya tahun 2025, kuota untuk masyarakat Bima sejumlah 8.538 MT, namun justru di tahun 2026 dikurangi menjadi 7.915 MT. Ada pengurangan kuota sebesar 7,3%. Pengurangan kuota ini mestinya didasarkan pada alasan yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab; menyangkut hak hidup masyarakat,” lanjut Adhar.
Saat pengurus HMI Cabang Bima tiba di Kantor IT Manager PT. Pertamina Bima pada waktu yang telah ditentukan, mereka tidak ditemui langsung oleh Horasan Pandiangan, melainkan oleh anggota TNI dan POLRI yang tengah berdinas di lokasi tersebut.
"Anggota TNI menyampaikan bahwa manajer bersangkutan sedang berdinas dan baru saja meninggalkan kantor pada pagi hari itu,".
Pengurus HMI Cabang Bima menilai keterangan tersebut janggal, mengingat sebelumnya tidak ada konfirmasi maupun pemberitahuan apapun dari pihak Pertamina terkait surat audiensi yang telah dilayangkan.
Ketidakhadiran tanpa konfirmasi ini menimbulkan dugaan di kalangan pengurus HMI bahwa manager Pertamina Bima sengaja menghindari pertemuan tersebut.
"Kami sudah melayangkan surat resmi jauh-jauh hari, tapi tidak ada balasan atau konfirmasi apapun. Ketika kami datang sesuai jadwal, yang menemui justru anggota TNI dan POLRI yang berdinas di sana, bukan pihak Pertamina. Ini menimbulkan kesan kuat bahwa pihak manajemen sengaja menghindar dari tanggung jawabnya menjawab keresahan masyarakat," ujar Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Bima.
Menyikapi hal ini, HMI Cabang Bima menegaskan akan mengambil langkah aksi lanjutan sebagai bentuk protes atas sikap yang dinilai tidak kooperatif tersebut, sekaligus mendesak Pertamina segera memberikan klarifikasi dan solusi nyata atas persoalan kelangkaan, penimbunan, dan lonjakan harga gas subsidi yang terjadi di wilayah Bima. (TIM)