Komentar |
| Foto Ist. |
BIMA,- Bappeda Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI Tahun 2026–2030.
Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kepmen HAM Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyelenggaraan RANHAM.
Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rakor ini, yaitu:
1. Kesiapan Program dan Anggaran 2027
Bappeda mendorong OPD untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM, termasuk melihat kesiapan dukungan anggaran dalam perencanaan tahun 2027.
2. Pembentukan Panitia Daerah RANHAM
Bagian Hukum menyiapkan kelembagaan Panitia Daerah RANHAM sebagai wadah koordinasi pelaksanaan persiapan RANHAM di Kabupaten Bima.
3. Identifikasi Isu HAM di Kabupaten Bima
Setiap OPD diminta mengidentifikasi isu HAM yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima. Isu yang dipilih nantinya menjadi bahan penentuan prioritas penanganan tahun 2027.
Perhatian khusus diberikan pada pemenuhan hak kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta keterkaitannya dengan pelayanan dasar sesuai tugas masing-masing OPD.
Hasil identifikasi OPD selanjutnya dikumpulkan oleh Bagian Hukum dan dikoordinasikan dengan Bappeda untuk diinput ke dalam Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM). Hasil persiapan ini akan menjadi bagian dari pelaporan B12 Tahun 2026 kepada Kementerian HAM.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bima mulai memetakan isu HAM yang perlu mendapat perhatian dan dukungan program serta anggaran pada tahun 2027.
Harapannya, upaya pemenuhan HAM di Kabupaten Bima tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat. (TIM)