Komentar |
| Ket : Poce Burhanudin, S.Sos., Ketua KNPI Kabupaten Bima. Foto Ist. |
BIMA,- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima mengapresiasi langkah tepat Pemerintah Daerah (Pemda) Bima yang menggelar tes urin bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkrit Bupati Bima Ady Mahyudi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan.
Ketua Umum DPD KNPI Kabupaten Bima, Burhanudin, S.Sos., menyatakan, tes urin bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk implementasi nyata Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kata Burhan, (Selasa, 27/1).
Burhanudin menyampaikan, “Kami mengapresiasi Bupati Bima Ady Mahyudi yang telah mengambil langkah konkret dan berani. Pemerintah harus memberi contoh sebelum menertibkan masyarakat,”.
Tes urin berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang Bersinar (Bersih Narkoba). Aparatur yang bebas dari narkoba diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan integritas, disiplin, serta kualitas pelayanan publik.
Selain itu lanjutnya, tes urin dinilai efektif sebagai instrumen deteksi dini sekaligus memberikan efek jera bagi aparatur yang berpotensi terlibat penyalahgunaan narkotika. “Pengawasan internal seperti ini harus dilakukan secara berkala, bukan hanya sekali.
"KNPI menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba,".
Dengan demikian, organisasi kepemudaan ini mendorong Pemda Bima menjadikan tes urin sebagai kebijakan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Komitmen pemberantasan narkoba harus dimulai dari birokrasi. Ketika birokrasi bersih dari Narkoba, upaya memutus rantai peredaran narkoba di masyarakat akan lebih kredibel,”. Lanjutnya
Ia menambahkan, Tes urin menurut KNPI, juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan kerja, mengingat pengaruh narkoba dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dalam aktivitas pelayanan publik.
Burhan berharap kepemimpinan Ady Mahyudi terus konsisten menghadirkan kebijakan progresif dalam pemberantasan narkoba. “Langkah konkret seperti ini patut didukung dan dijaga keberlanjutan,”.Akhirnya.(Tim)