Komentar |
| Foto Kepala Desa Laju-Langgudu, Ismail,S.Sos., Ketu Forum Kades Kabupaten Bima. Foto Ist. |
Bima, Fajar Media.Com,- Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah, Lembaga DPRD, Kabupaten dan Kota See Pulau Sumbawa Bersama Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) gelar deklarasi dukungan untuk Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPPS).
Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Kabupaten Bima, Ismail,S.Sos, Menyampaikan Pada Media Ini Kamis (15/5), sepakat mendorong terbentuknya PPPS, sebagai Provinsi pemekaran yang baru di Provinsi Pulau Sumbawa.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Harga Mati, Provinsi Pulau Sumbawa merupakan keinginan masyarakat se-Pulau Sumbawa. Terutama sekali Pemerintahan Desa se Pulau Sumbawa.
Alasannya, "Supaya sistem pelayanan publik lebih mudah dan terjangkau, serta pembangunannya infrastruktur secara merata di Lima Kabupaten Kota yang ada di Pulau Sumbawa". Kata Ismail
Bukan Hanya itu juga disampaikan Ismail, dirinya juga menekankan, "dengan terbentuknya PPPS ini, tentu kesejahteraan rakyat akan terbangun melalui sumber daya alam serta akses perekonomian cenderung lebih mandiri".
Karena pembentukan Pulau Sumbawa adalah sebuah keharusan, yang merupakan titik awal sebagai tonggak sejarah dan perubahan peradaban manusia di Pulau Sumbawa atas kelanjutan perjuangan panjang para deklarator seperti Almarhum Fery Zulkarnain, S.T, H.M Nur A. Latif, dan H. Muhdra Arsyad, dan Lain-lain.
Pengorbanan para pendahulu tersebut tidak pantas untuk di abaikan, maka dari itu, selayaknya sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan ini dengan darah dan air mata sebab persembahan terbesar anak bangsa adalah pengabdian tanpa batas " Padamu Negeri Kami Mengabdi, Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami,". Ulas Ismail
Ismail menyampaikan pula, Saya sebagai Ketua Forum Kepala Desa (Kades) kabupaten Bima, sangat-sangat menaruh harapan dan impian terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa dengan sama-sama memperjuangkan dan meneruskan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.
Dengan harapan Kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto agar mencabut Moratorium dan menyusun Peraturan Pelaksana undang-undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah, dan Menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Otonomi.
Untuk itu, Saya dan Kepala Desa yang lain di Pulau Sumbawa Mendukung penuh percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPPS) sebagai wujud komitmen terhadap otonomi daerah, pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Pulau Sumbawa.
Serta mendorong pemerintah kabupaten/kota lain di Pulau Sumbawa untuk secara aktif melakukan konsolidasi dan harmonisasi dokumen administratif dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Setelah Kami melakukan Koordinasi, atau Kesepakatan Bersama seluruh Jajaran Kepala Desa se Pulau Sumbawa menyuarakan demokrasi bersama, dengan tagline "Provinsi Pulau Sumbawa Bisa".
Wadah kami sebagai Pemerintahan Desa dan Masyarakat se Pulau Sumbawa, meminta kepada bapak presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar Memisahkan Provinsi Pulau Sumbawa Dari Pulau Lombok.
Sekali Lagi meminta kepada Presiden Repoblik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto agar memper cepat pemekaran Pulau Sumbawa, dan (PP4S) harga mati. (Tim)