Komentar |
| Foto Ist. |
Kabupaten Bima, Fajar Media.Com,- Menindak lanjuti Soal Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas hasil laporan BPK, menyimpan sejumlah catatan kritis dan temuan strategis yang tidak bisa dipandang enteng.
Hal demikian disampaikan oleh Muhammad Erwin, unsyur Ketua 1 DPRD Kabupaten Bima. Menyampaikan pada sejumlah media, pertama, tentang Hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikiaan atas hasil laporan BPK menyimpan sejumlah catatan kritis dan temuan strategis yang tidak bisa dipandang enteng.
Dengan demikain, Kami fraksi PPP tekankan, harus bertindak cepat serta transparan dan penuh tanggung jawab dalam menindak lanjuti seluruh rekomendasi BPK, kenapa demikian, demi terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran. Katanya
Erwin menjelaskan, Fakta menunjukkan bahwa, ketergantungan fiskal kita terhadap transfer pusat masih sangat tinggi. "Sementara komposisi belanja daerah cenderung timpang dan tidak produktif".
"Sesuai data dengan total realisasi belanja operasional pegawai cukup tinggi. Dan Prosentase belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, yaitu sebesar RP.1,5 Triliun lebih atau sekitar 75 Persen dari belanja daerah sebesar 2 Triliun lebih. Sedangkan sisanya untuk belanja modal hanya sisa 212 miliar lebih,". Jelas Erwin
Erwin juga melanjutkan, untuk belanja tidak terduga RP. 3,5 Miliar dan belanja transfer sebesar RP.297 Miliar lebih. Angka ini menunjukkan bahwa, alokasi APBD untuk belanja pegawai maupun barang dan jasa sangat besar, sehingga kedepan kita harus bersama-sama melakukan langkah - langkah strategis untuk menyiasati situasi ini. Akhirnya (Tim)