Komentar |
| (Camat Langgudu? Abubakar, SH, Bersama Tim Verifikasi Data Calon Kelompok KUBE.) |
Pada Tahun 2019 Pekan ini Camat Langgudu Abubakar, SH menyatakan Bahwa, Program berasal dari Kementerian Sosial RI tersebut disalurkan Ke- masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kategori Miskin.
Dan sekarang diKecamatan Langgudu sedang Mendata Warga yang kategori miskin. Dan sekarang saya sedang mendampingi TIM Verifikator dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimaksud. Dan pendataannya dipusatkan di Aula Kantor Desa Karumbu (Jum’at, 29/03/’19) pagi tadi.
Direktorat Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Wilayah II bersama perwakilan Dinas Sosial provinsi NTB, Dinas Sosial Kabupaten Bima dan TKSK Kecamatan Langgudu melaksanakan tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima KUBE Fakir Miskin dengan jenis usaha Bakulan yang ada di Kecamatan Langgudu yakni Desa Karumbu, Rupe dan Kalodu.
Jelas Camat, KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. “Sebab Program ini tentu sangat bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Usaha Bakulan sehingga tercapai target Penurunan angka kemiskinan di Tingkat Desa”
Dalam waktu yang sama, Usman,S.Sos selaku Kabid PSFM Dinas Sosial Kabupaten Bima menjelaskan Bahwa, "Sasaran dari kegiatan tersebut meliputi verifikasi dan validasi data dengan syarat pembentukan dan keanggotaan KUBE".
Jelas Usman, “Hal ini menjadi dasar untuk kemudian direkomendasikan dan ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Bantuan KUBE”.Tutup Usman
Sementara itu, Dede Mulyadin selaku perwakilan Dinas Sosial Provinsi NTB menyatakan, "Untuk Program Pemberdayaan KUBE tahun 2019 ini, disesuaikan dengan kegiatan yang terdapat di Daerah.
Karena disitu terdapat skala prioritas pembangunan Daerah dan harus disinkronkan dengan kegiatan pusat. Kegiatan ini pun harus mendukung kegiatan daerah. Begitu juga sebaliknya supaya tercapai penurunan angka kemiskinan hingga ke pelosok Desa” ungkap Dede Mulyadin.
Pihaknya berharap agar angka kemiskinan di Indonesia hingga di tingkat Kecamatan dan Desa tercapai secara permanen, juga didukung oleh program PKH dan Rastra. (TIM)